BANGKA BELITUNG — Konflik antara masyarakat nelayan Desa Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka, dengan rencana aktivitas pertambangan timah di wilayah perairan setempat kembali menjadi perhatian. Persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut dinilai perlu segera diselesaikan melalui pendekatan yang komprehensif dan mengedepankan keselamatan masyarakat.

Dalam pembahasan rapat, H. Muhtar Motong atau H. Tare, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan aktivitas pertambangan. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Beriga harus dilakukan tanpa menunggu terjadinya benturan maupun korban jiwa.

Menurutnya, masyarakat Beriga telah melakukan penolakan terhadap rencana pertambangan di wilayah mereka selama sekitar 27 tahun. Perlawanan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan mata pencaharian sebagai nelayan.

Beriga Dinilai Memiliki Potensi Perikanan Besar

Dalam pembahasan tersebut, Beriga disebut sebagai salah satu kawasan pesisir yang masih memiliki kondisi perairan relatif terjaga dibandingkan sejumlah kawasan pesisir Bangka lainnya yang telah mengalami aktivitas pertambangan.

H. Muhtar menilai wilayah perairan Beriga memiliki potensi perikanan yang besar. Kawasan tersebut, termasuk perairan di sekitar Pulau Kelasa, disebut menjadi wilayah yang banyak dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan.

Bahkan, dalam penjelasan rapat disebutkan bahwa nelayan dari luar Bangka, termasuk dari Indramayu dan Belitung, pada musim tertentu memanfaatkan perairan Beriga untuk menangkap ikan maupun berlindung.

Selain ikan, kawasan tersebut juga disebut memiliki potensi udang bernilai ekonomi tinggi serta ekosistem terumbu karang yang telah dikenal dan tercatat.

Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk mempertahankan laut sebagai sumber penghidupan.

“Satu-satunya yang tersisa ini, Pak, di Bangka... pesisirnya yang bersih itu, yang tidak disentuh tambang itu, tinggal Beriga,” ujar H. Muhtar dalam pembahasan tersebut.

Masyarakat Menggantungkan Hidup dari Laut

Bagi masyarakat Beriga, laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi menjadi sumber penghidupan yang telah menopang kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun.

H. Muhtar menyampaikan bahwa masyarakat Beriga telah memperoleh kesejahteraan dari hasil laut. Ia berpandangan bahwa sumber daya perikanan dapat terus dimanfaatkan dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan.

Hal tersebut berbeda dengan pandangan terhadap manfaat ekonomi pertambangan yang menurutnya belum tentu memberikan dampak kesejahteraan yang sama bagi masyarakat lokal.

“Hidup dari tambang? Dari tambang itu tipis. Yang hidup itu oligarki, yang hidup para bandar. Tapi masyarakat tidak,” kata dia.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik terhadap pola pengelolaan sumber daya alam yang dinilai perlu lebih memperhatikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi.

Pansus Beriga dan Persoalan Zonasi

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah hasil Panitia Khusus (Pansus) Beriga yang sebelumnya telah dibentuk untuk membahas persoalan tersebut.

Berdasarkan bahan rapat, kawasan Beriga disebut sebagai zona tangkap ikan, bukan zona tambang.

Penetapan atau hasil kajian mengenai zonasi tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam mencari jalan keluar atas konflik yang telah berlangsung lama.

Dengan kondisi tersebut, persoalan Beriga tidak hanya menyangkut pertambangan, tetapi juga menyangkut tata ruang, keberlanjutan lingkungan, mata pencaharian nelayan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Kekhawatiran Konflik Horizontal

Kekhawatiran terbesar dalam persoalan Beriga adalah potensi terjadinya konflik horizontal.

Dalam rapat disampaikan bahwa ketegangan masyarakat telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Bahkan, sekitar tiga minggu sebelum rapat, massa dari Beriga disebut sempat mendatangi gedung DPR dan situasi tersebut kemudian berhasil diredam.

Kondisi itu dinilai sebagai tanda bahwa keresahan masyarakat tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan biasa.

H. Muhtar menegaskan bahwa semua pihak harus menghindari terjadinya benturan.

Ia juga mempertanyakan apakah negara harus menunggu sampai terjadi korban jiwa sebelum mengambil langkah penyelesaian.

“Apakah kita harus nunggu orang-orang dari sana mati? Itu kan nggak mungkin. Itu cara berpikir negara itu kan tidak sehat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan seharusnya dilakukan sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan.

“Masa sih harus ada korban dulu baru—kan apakah begitu cara negara mengambil regulasi?” lanjutnya.

Dorong Pendekatan Lingkungan dan Solusi Damai

Rapat tersebut juga mendorong adanya pandangan yang lebih luas dalam penyelesaian konflik Beriga. Tidak hanya dari aspek ekonomi dan pertambangan, tetapi juga dari perspektif lingkungan hidup.

Para pihak yang memiliki pengetahuan maupun kepakaran di bidang lingkungan diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kondisi ekosistem pesisir Beriga dan dampak yang mungkin timbul apabila terjadi perubahan pemanfaatan wilayah.

Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat kawasan pesisir merupakan ekosistem yang saling terhubung. Kerusakan pada wilayah laut tidak hanya berpotensi memengaruhi nelayan, tetapi juga dapat berdampak terhadap ekosistem terumbu karang dan sumber daya perikanan dalam jangka panjang.

Jangan Tunggu Konflik Menjadi Korban

Persoalan Beriga pada akhirnya bukan hanya tentang pilihan antara tambang atau nelayan. Lebih jauh, konflik ini menyangkut bagaimana negara mengelola sumber daya alam sekaligus memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan dialog. Arahan untuk menghindari konflik juga disebut telah disampaikan oleh pimpinan DPR dan pemerintah daerah.

Masyarakat membutuhkan kepastian, sementara pemerintah membutuhkan solusi yang dapat diterima secara hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Karena itu, penyelesaian konflik Beriga dinilai tidak boleh menunggu munculnya korban terlebih dahulu. Penyelesaian yang cepat, terbuka, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut tidak kembali berulang setiap tahun.

Beriga bukan hanya tentang pertambangan. Beriga adalah tentang laut, nelayan, lingkungan, dan masa depan masyarakat pesisir.