Perusahaan terus berupaya menghadirkan tata kelola pendistribusian BBM subsidi secara baik dan benar, transparan serta akuntabel, "ujar Executive General Manager ( EGM ) Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, Alexander Susilo, "pada FGD dengan APH di kantor Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel pada hari kamis Oktober 2026.
Dengan melibatkan perwakilan dinas ESDM provinsi Bangka Belitung serta Kajati Babel, audiensi dan FGD ini diharapkan tidak sebatas penyampaian ide dan pendekatan sesuai tugas masing - masing, jauh dari itu semua bahwa menjawab segala persoalan yang timbul di tengah masyarakat penerima subsidi lebih utama.
Perbedaan harga yang lumayan besar antara subsidi dan non subsidi menjadi penyebab utama kroditnya tata kelola distribusi BBM Subsidi di Babel, seharusnya dalam audiensi dan FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi untuk keperluan sehari - hari sangat terganggu oleh aktifitas spekulan oknum pemburu BBM subsidi.
Kajati provinsi kepulauan Bangka Belitung , Riono Budi Santoso menekankan pentingnya lintas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam memahami regulasi hingga penerapan di lapangan tidak terjadi tabrakan aturan.
Dalam hal ini penting juga rasanya menggali makna dari masyarakat untuk di masukan dalam arah kebijakan yang akan di terapkan, paling tidak kebijakan yang akan di buat kedepannya telah mengakomodir kepentingan masyarakat.
Izin Pertambangan Rakyat yang akan segeran di gulirkan juga perlu diinterpretasi dengan bijak, apakah penambangan rakyat ini harus menggunakan BBM Non Subsidi atau bukan ?
Harus ada pendekatan kearifan lokal dalam merumuskan arah kebijakan yang akan di pakai nantinya, artinya kajian secara holistik harus diadakan pada kesempatan pertama. Simpulan yang dihasilkan harus berbentuk sistim dan bukan berbasis kebijakan karena mengingat hak - hak masyarakat. Kalau dengan penetrasi sistim dirasa siapa pun tidak dapat menolak atau mengubah - ubah sekalipun APH.
Kata kuncinya adalah pembatasan, dengan melibatkan para pihak secara holisktik pembatasan itu pasti menjawab persoalan selama ini.
Akhirnya peran serta masyarakat harus melekat dan nyata dalam memastikan subsidi BBM harus sampai ke pengguna terakhir, kita tidak lagi bicara koordinasi atau kolaborasi namun kita akan bicara soal harmonisasi.




