Selama 25 tahun rakyat Kalimantan dan Riau menjadi kambing hitam karhutla. Setiap kali asap pekat menyelimuti Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Singapura dan Malaysia, yang disalahkan selalu masyarakat lokal dan pemerintah Indonesia yang dianggap lalai. Narasi internasional itu busuk dan harus dilawan. Fakta di lapangan membuktikan, karhutla berulang ini bukan sekadar ulah petani kecil yang membuka lahan, melainkan kejahatan korporasi yang terorganisir, sistematis, dan dibiayai modal asing yang rakus.
Tahun 2026 harus menjadi titik balik. Ini pelajaran pahit paling telak bagi pemerintah. Ketika Singapura dan Malaysia paling keras berteriak soal asap Indonesia, di saat yang sama oknum-oknum perusahaan mereka justru yang membakar hutan kita. Mereka menekan Indonesia di forum internasional, menuntut tanggung jawab, padahal tangan mereka sendiri yang menyulut api. Ini adalah kemunafikan tingkat tinggi, imperialisme gaya baru berbaju investasi sawit.
Data tidak bisa berbohong. Ada 92 perusahaan yang terindikasi kuat terkait pembakaran hutan di Kalimantan dan Riau tahun ini. Dan sebagian besar dari mereka adalah perusahaan asing, afiliasi modal Singapura dan Malaysia. 92 perusahaan! Bukan satu dua, tapi 92 korporasi yang beroperasi di atas tanah kedaulatan Republik Indonesia, menghirup oksigen Indonesia, tapi membakar paru-paru Indonesia demi perluasan kebun sawit.
Modusnya sudah sangat hafal. Bakar saat musim kemarau, biarkan api menjalar, setelah hitam jadi arang, alat berat masuk, langsung tancap sawit. Beredar foto dan video di media sosial, bekas lahan kebakaran di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang belum hilang abunya, sudah ditanami bibit sawit. Ini bukan kebakaran, ini adalah land clearing ilegal yang dibungkus bencana alam. Ini adalah kejahatan lingkungan berencana.
Siapa yang untung? Rakyat? Tidak. Rakyat batuk, ispa, sekolah libur, penerbangan batal, ekonomi lumpuh. Yang untung adalah oknum mafia korporasi asing yang mendapat lahan murah hasil bakaran. Hasil CPO-nya kemudian dibawa lari ke Singapura dan Malaysia, diolah di sana, dijual dengan harga dolar, keuntungannya parkir di bank luar negeri. Indonesia hanya kebagian asap, abu, dan banjir setelah hutan gundul.
Karena itu, pemerintah Indonesia tidak boleh lagi lunak. Tidak ada lagi teguran, tidak ada lagi denda administratif yang bisa dibayar dengan recehan keuntungan sawit. Tindak tegas sekarang juga! Cabut izinnya, sita asetnya, tuntut ganti rugi triliunan rupiah untuk pemulihan gambut dan kesehatan rakyat. Dan yang paling penting, sita juga kebun-kebun lama mereka yang sudah ada sebelum kebakaran. Karena kebun lama itulah modal untuk membakar kebun baru.
Usir! Kata itu yang ditunggu rakyat. Usir perusahaan sawit asing pembakar hutan dari tanah air Indonesia. Selama 25 tahun mereka mencari keuntungan di atas penderitaan bangsa Indonesia. Cukup sudah. Tanah Indonesia terlalu suci untuk dikelola oleh pembakar hutan. Kembalikan konsesi itu kepada negara, kelola melalui BUMN, koperasi rakyat, atau reforma agraria untuk petani lokal.
Jangan berhenti di badan hukum. Teliti juga orang-orangnya. Harus diteliti tuntas warga negara Indonesia yang ternyata hanyalah boneka, nominee, dari cukong Singapura dan Malaysia. Banyak yang berganti KTP, jadi WNI di atas kertas, buka perusahaan sawit di Riau dan Kalimantan, tapi uang dan perintahnya tetap dari seberang Selat Malaka. Ini adalah penyelundupan kedaulatan ekonomi yang harus dibongkar oleh PPATK dan BIN.
Oleh, Dr. Suriyanto.,SH.,MH.,M.kn
*) Praktisi Hukum/Ketum PWRI.

