Jakarta — Kehadiran pemimpin di ruang digital kerap memunculkan perdebatan. Ketika Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, menyampaikan kegiatan dan pekerjaannya melalui media sosial, sebagian pihak menyebutnya sebagai “gubernur konten”. Padahal, dokumentasi kegiatan pemerintahan dapat menjadi cara agar masyarakat mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemimpinnya.

Perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Jika dahulu warga harus menunggu berita di surat kabar atau televisi untuk mengetahui kegiatan kepala daerah, kini informasi dapat disampaikan langsung melalui perangkat telepon dan platform digital. Dalam konteks ini, penggunaan media sosial oleh KDM dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat.

Pendekatan tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai bagian dari kepemimpinan. Kegiatan seperti penanganan sungai yang tercemar, perbaikan jalan, serta pengawasan terhadap dugaan pungutan liar dapat diperlihatkan kepada masyarakat melalui dokumentasi. Dengan begitu, publik memiliki bahan untuk menilai kegiatan pemerintah, meskipun setiap klaim dan hasil yang ditampilkan tetap perlu diperiksa secara objektif.

Konten pemerintahan tidak semestinya disamakan begitu saja dengan hiburan atau pencitraan. Nilainya bergantung pada isi, akurasi, dan dampak yang ditunjukkan. Apabila konten menyampaikan kegiatan yang benar-benar dilakukan dan dapat diverifikasi, media sosial bisa berfungsi sebagai sarana pelaporan kepada masyarakat. Sebaliknya, publik tetap perlu kritis agar unggahan digital tidak menggantikan evaluasi independen terhadap kebijakan dan hasil kerja pemerintah.

Keterbukaan juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan pekerjaan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor gubernur. Dalam demokrasi, warga berhak mengetahui bagaimana mandat publik dijalankan. Informasi yang rutin dan mudah diakses dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, asalkan disertai data yang jelas serta ruang untuk kritik dan koreksi.

Media sosial kini dipengaruhi oleh algoritma yang menentukan konten apa yang banyak dilihat pengguna. Karena itu, pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan informasi pelayanan publik, edukasi, dan kegiatan positif dapat menjadi salah satu cara mengisi ruang digital dengan materi yang bermanfaat. Namun, popularitas atau jumlah penonton saja tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan sebuah program; dampak nyata tetap harus menjadi ukuran.

Di tengah perkembangan teknologi, identitas budaya juga dapat tetap dijaga. Penggunaan bahasa Sunda, iket, penghormatan kepada orang tua, dan pengenalan tradisi lokal melalui media digital merupakan contoh bagaimana teknologi dapat membantu memperluas jangkauan kebudayaan. Modernisasi tidak harus berarti meninggalkan akar budaya daerah.

Pola komunikasi digital ini berbeda dari model kepemimpinan yang hanya menampilkan kegiatan seremonial pada momen tertentu. Masyarakat membutuhkan informasi yang berkelanjutan mengenai pekerjaan pemerintah, bukan hanya peresmian atau acara formal. Dokumentasi digital berpotensi menjadi sarana yang murah dan luas jangkauannya, tetapi tetap perlu diimbangi transparansi anggaran, laporan hasil, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kepala daerah lain. Gubernur, bupati, dan wali kota dapat menggunakan media digital untuk menjelaskan program, menunjukkan perkembangan pekerjaan, serta menerima masukan warga. Yang terpenting bukan meniru gaya seseorang, melainkan memastikan bahwa komunikasi publik berangkat dari pekerjaan yang nyata dan informasi yang bisa diperiksa.

Peran pers juga penting dalam menjaga kualitas informasi. Wartawan dan organisasi profesi perlu melakukan verifikasi, memisahkan fakta dari opini, serta menguji klaim yang disampaikan melalui media sosial. Dukungan terhadap keterbukaan tidak berarti menghilangkan sikap kritis; justru pemeriksaan independen membantu memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat akurat dan berimbang.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang terbuka terhadap pengawasan, mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan bersedia menjelaskan pekerjaannya kepada publik. Media sosial dapat menjadi jembatan komunikasi, tetapi ukuran akhir kepemimpinan tetap terletak pada kualitas pelayanan, hasil kebijakan, integritas, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dr. Suriyanto PD., S.H., M.H., M.Kn.

Ketua Umum PWRI